RUMAH KEPALA DINAS KABUPATEN KATINGAN DIBIARKAN KOSONG

  

Katingan Kalteng R PKRI News. Ada 16 buah rumah dinas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atas usulan pihak Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan tetapi ada kesan “Mubazir” mengingat dari jumlah rumah tersebut yang dihuni oleh Kepala Dinas Cuma 5 buah saja, sementara yang lainnya tinggal di Kota Palangka Raya dan untuk pergi ke Kantor di Kabupaten Katingan harus pulang-pergi Kasongan-Palangka Raya.

Hasil pantauan wartawan dilapanga yang lebih “ironis” bangunan tersebut penuh dengan semak belukar tinggi dan ditutupi oleh pohon kayu besar hampir menutupi bangunan dan tidak pernah dirawat serta tidak pernah dibersihkan

Wakil Sekretaris LSM Mako Nusantara Kabupaten Katingan Simon U.Ontong saat bertemu dengan wartawan, heran atas sikap sebagian kepala dinas Kabupaten Katingan tidak mau menempati rumah dinas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan sangat menyayangi sikap mereka tidak ada prinsip untuk bisa berhemat karena berapa sebenarnya Anggaran mereka untuk pulang-pergi dari Palangka Raya ke Kasongan dengan jarak tempuh sekitar 100 Km dan pasti mengeluarkan biaya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk BBM di kalikan saja setiap jam kerja hari senin sampai Jum’at selama 1 Bulan, ini pemborosan keuangan, bagaimana mau menganut pola “hemat atau efesiensi” kalau sebagai pejabat  saja tidak memberi contoh agar tidak hidup “Boros” dan anggaran untuk Pulang-Pergi tersebut bukan menggunakan dana pribadi mereka,  urai Simon.

Senada dengan itu Sekretaris LSM Lembaga Independent Peduli Pembangunan Katingan (LIPP-KT) Suhardi minta kepala dinas yang tinggal di Palangka Raya agar berdomisili di Kabupaten Katingan saja karena menghindar lebih banyak uang perjalanan dan betapa ruginya anggaran untuk hal itu, kenapa hanya “gaji dan jabatan” saja yang dicari dari Katingan sementara itu belanjanya di daerah lain, ini suatu keanehan dan nampak sekali “kerakusan” sehingga tidak malu atau memang tidak ada budaya malu, saya minta Bapak Bupati Katingan harus tegas kepada Kepala Dinas  agar diganti. Ditambah Genefo selaku masyarakat dari Desa Luwuk kanan Kecamatan Tasik Payawan sangat setuju dan mengimbau Pejabat yang telah disiapkan rumah dinas agar mengisinya karena berapa ratus juta uang Negara rugi untuk membangun 1 buah rumah dikalikan saja 16 buah rumah tersebut, sedangkan kalau kita mau jujur rumah itu  “rumah yang lengkap dengan fasilitasnya” karena dianggarkan dari APBD Kabupaten Katingan, pungkas Genefo.

Thomas, S.Sos dengan keras mengatakan bahwa rumah yang dibangun dari uang Negara ternyata disia-siakan dan terjadi pemborosan sama halnya dengan “Korupsi”, tidak ada alasan lagi kalau tidak menempati rumah Dinas itu, karena untuk memudah urusan dan pelayanan buat masyarakat. Mengingat yang namanya Pejabat Ibarat “Prajurit Tentara selalu di garda paling depan” bagi yang tidak mau tinggal di Kabupaten Katingan agar dicopot saja dari jabatannya, lagipula berapa biaya mereka bolak-balik dari daerah lain ke tempat tugas sedangkan biaya tersebut dari uang APBD. 

Mantan Anggota DPRD Kab Katingan periode 2004-2009 dari PDIP  Sabit L.Nganen melalui Via SMS mengatakan sebagian Kepala Dinas yang tidak mau menempati Rumah Dinas tersebut sehingga menjadi semak belukar  karena Bupati dan DPRD tidak berani tegas dengan Kepala Dinas jika Kadis tinggal di rumah Dinas itu menghabiskan Anggaran,  justru mereka keliru dan tidak mengerti masalah. Apa yang dikatakan oleh Sdr. Thomas saya setuju sekali tapi apa iya seorang Bupati berani mengambil langkah yang strategis. Kalau Pejabat Eselon II tidak ada Rumah di Kasongan yang menempatinya tidak perlu Anggaran dan Dana untuk pembersihan karena secara otomatis mereka membersihkannya sendiri, itupun kalau mereka mau tidur bercampur “debu dan semak belukar”. Tapi jangankan mencopot Kadis menegur saja tidak punya keberanian guna menjaga citra PDI Perjuangan supaya tetap eksis sampai Pemilukada Katingan Tahun 2013 terkait suksesi Bupati dari PDI Perjuangan dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Pemilukada Tahun 2013 mendatang,  kita melibatkan Tuhan dalam berpolitik itu bagus tetapi menjual Tuhan dalam berpolitik itu “Haram”,  imbuh Sabit.

Saat wartawan menanyakan hal itu kepada salah satu Anggota DPRD Kabupaten Katingan Ali Sameon dari Partai Hanura Fraksi Gabungan tentang Anggaran Pembersihan dan Perawatan dijawab via SMS mengatakan dananya tidak ada dan memang tidak pernah dimasukkan didalam anggaran, bagaimana bisa kami membahasnya dalam masa sidang Paripurna DPRD Kab Katingan. Sebaiknya Rumah Kepala Dinas itu biarkan saja kosong atau disuruh “Hantu” saja jadi penghuni, katanya sambil berkelakar dengan wartawan Radar PKRI News, tapi saat Wartawan mau konfirmasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Ir.Christantwo Tatel Ladju, MM katanya menjawab melalui pesan singkat SMS (kirei helu nyaku masih luar kota) artinya : nanti dulu saya masih luar Kota, tapi sampai diterbitnya berita ini tidak pernah lagi menghubungi karena beliau sering tidak pernah konsisten pada janji yang diucapnya. (Lino)